Page 25 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 25
6 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
ulayat sebagai natural rights itu dikonversi menjadi natural
law di dalam hukum positif.
Konsep ulayat tidak diadopsi oleh semua negara dalam
hukum positifnya. Di negara-negara Eropa, hak ulayat tidak
diatur dalam konstitusinya, sebab, bagi negara-negara
industri hak kepemilikan secara individu merupakan
fondasi terpenting dalam pengembangan produksi dan
industrialisasi. Individualisasi hak merupakan prakondisi
bagi hak kebebasan yang memungkinkan persaingan dan
kontraktual.
Di negara-negara bekas komunis serta negara dunia
ketiga yang bercorak agraris, soal ulayat mendapatkan
tempat penting dalam pembentukan negara modernnya.
Di Afrika, perjuangan hak ulayat oleh masyarakat asli
atau masyarakat adat merupakan alasan utama menuntut
kemerdekaan dan membentuk republik. Di Indonesia,
pengingkaran akan hukum adat dan hak ulayat mendorong
sistem hukum tanah nasional untuk memberikan tempat
akan eksistensi hak ulayat. Pasal 3 dan Penjelasan Umum
II (3) UUPA mengaskan bahwa hak ulayat diakui, dengan
beberapa pembatasan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Untuk memahami hak ulayat, haruslah dipahami
6 (enam) ciri dari hak tersebut. Van Vollenhoven dalam
bukunya Miskenningen van het Adatrecht (Pengingkaran
terhadap hukum adat), 1909 menyampaikan ciri-ciri
tersebut sebagai berikut:
