Page 110 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Berkaitan dengan logika developmentalisme, pembentukan
dan perkembangannya sering kali diawasi secara ketat oleh
negara. Praktiknya, koperasi-koperasi petani dibentuk sebagai
penghubung dalam integrasi vertikal pertanian yang dikelola
negara. Negara dan kapital berperan dalam menentukan
struktur koperasi tersebut, pasarnya, komoditasnya, bahkan
jenis perbankan yang digunakan. Artinya, koperasi petani kecil
atau jenis asosiasi petani lainnya dibentuk untuk kepentingan
117
mengontrol produksi petani kecil. Ini merupakan efek dari
akumulasi primitif di mana pasar kapitalis tidak akan pernah
bersifat adil dan netral, sebab pasar kapitalis berlangsung dalam
kondisi penuh pemaksaan, penindasan dan eksploitasi akut. Ia,
akumulasi primitif, merupakan proses historikal penceraian
produsen dari alat-alat produksi–suatu proses alienasi rakyat
118
dari tanahnya yang merupakan sumber penghidupannya.
Dalam kondisi politik ekonomi inilah proses kapitalisasi masuk
ke Senama Nenek yang dibantu dengan mulus oleh negara–negara
bahkan menjadi tokoh utama dibalik kapitalisasi tersebut.
Berawal dari proyek pengembangan unit Perusahaan
Perkebunan Negara (PPN) di Sumatera Utara, yang merupakan
perusahaan milik negara hasil nasionalisasi tahun 1958, dilakukan
perluasan dengan membuka cabang di daerah Riau. Sebagai
bagian dari paket proyek pengembangan PPN maka diterbitkanlah
secara sepihak oleh negara instrumen-intrumen hukum atas lahan

116 Henry Bernstein, “Land Reform: Taking a Long(er) View,” Journal of Agrarian Change, Vol.
2, No. 4, 2002, p. 443.
117 Ibid.
118 Didimus Dedi Dhosa, “Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di
Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 22.

Transformasi Agraria di Senama Nenek 75