Page 119 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

106 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

MIFEE, masih terus berlangsung tanpa dilandasi dengan
aturan yang mewajibkan dilaksanakannya Free, Prior and
Informed Consent (FPIC) dalam membuat kesepakatan
dengan MHA.
Kompensasi yang adil atas pemanfaatan tanah ulayat
juga belum disusun aturan teknisnya. Standar Penilaian
Indonesia (SPI) menyusun aturan untuk kompensasi bagi

pemanfaatan tanah perseorangan ketika diperlukan untuk
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun
sampai dengan saat ini belum ada standar yang dapat diacu
untuk memberikan kompensasi yang adil bagi MHA. Hal ini
berpotensi untuk menimbulkan konflik/sengketa ketika MHA
merasa bahwa ganti kerugian yang diterima tidak adil. Bagi
MHA, nilai tanah yang merupakan ruang hidupnya itu terdiri

dari nilai ekonomi maupun non-ekonomi. Berbeda dengan
masyarakat non MHA, MHA memberikan nilai non-ekonomi
lebih besar dibandingkan dengan nilai ekonominya.
Ketika Program Reforma Agraria telah dimuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-
2019, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria

(RA) belum kunjung terbit sampai dengan akhir tahun 2017.
Di lapangan sudah ada beberapa kegiatan yang dinyatakan
sebagai Program RA, namun demikian praktik tersebut
belum dilaksanakan secara serentak dan tuntas sebagai
suatu program yang utuh dan terpadu. Program RA ini
bisa dipandang sebagai program yang langsung ditujukan
untuk tidak saja memberikan aset bagi mereka yang berhak

menerima sebidang tanah, tetapi juga memberikan akses