Page 114 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 101

memindahkan hak, maka Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun langsung diberikan dengan perubahan
menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun
kepada Orang Asing yang bersangkutan” (Pasal 6
ayat (2)), maka terjadi 2 (dua) kesalahan sekaligus.
HMSRS sampai kapanpun tidak dapat dirubah status
atau nama haknya. Yang dapat dirubah adalah status/
hak atas tanah-bersama. Di samping itu, jika orang
asing melakukan perbuatan hukum yang jelas-jelas
melanggar ketentuan UUPA (Pasal 26 ayat (2), Pasal
30 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2)), akibat hukumnya
adalah, perbuatan hukumnya batal demi hukum,
hak atas tanahnya hapus, dan tanahnya menjadi
tanah negara. Hal ini oleh Permen/Ka BPN No. 29
Tahun 2016 justru diberi kemudahan .yang ternyata
melanggar konsep tentang rusun. Permen/Ka BPN
No. 29 Tahun 2016 itu jelas melanggar UUPA karena
mengganti sanksi dengan perubahan HMSRS yang
tidak lazim karena bertentangan dengan konsep dasar
tentang rusun. Ketika suatu peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah (Permen) bertentangan
dengan yang lebih tinggi (UUPA), maka peraturan ini
tidak mempunyai validitas. Lebih lanjut, kerancuan
terjadi ketika HMSRS yang kemudian bisa dirubah
menjadi HPSRS yang dimiliki oleh WNA itu jika suatu
saat dialihkan kepada seorang WNI, maka HPSRS
kembali/berubah menjadi HMSRS (Pasal 1 ayat (2)).
Pertanyaannya adalah, apakah begitu mudahnya
merubah konsep dan undang-undang (UUPA dan
UURS) demi alasan pragmatis yang sama sekali tidak
menjamin kepastian hukum?

Belajar dari Permen ATR/Ka BPN No. 29 Tahun 2016,
menyusun peraturan itu harus dilandasi dengan
konsep yang ada. Seandainya dapat diupayakan
penyederhanaan jenis hak atas tanah sesuai dengan
asas hukum adat yang merupakan dasar dari hukum
agraria nasional, menjadi dua macam hak saja yakni