Page 117 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

104 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

mengupayakannya melalui berbagai cara. Namun demikian
setiap upaya harus ada landasan hukumnya.
Mencermati uraian dalam bab-bab terdahulu, beberapa
hal dapat dicatat. Pertama, UUPA yang merupakan landasan
kebijakan dan regulasi di bidang pertanahan, tidak selalu
dipahami secara utuh oleh pembuat kebijakan. UUPA itu
sejatinya berdimensi dua, yakni mengatur tentang bidang

agraria secara keseluruhan (lex generalis), dan mengatur
tentang pertanahan (lex specialis). Upaya penyempurnaan
UUPA yang ditempuh lebih difokuskan kepada penyusunan
undang-undang yang bersifat lex specialis. Kebutuhan
akan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang
penguasaan dan pemilikan sumber daya alam secara
keseluruhan (lex generalis), sebagai landasan berpijak seluruh

kebijakan dan peraturan perundang-undangan sektoral belum
memperoleh perhatian yang semestinya.
Kedua, penyempurnaan UUPA melalui Rancangan
Undang-Undang tentang Pertanahan (RUUP)pun terkesan
kurang bersungguh-sungguh. Barangkali hal ini dipengaruhi
oleh keputusan politis yang disepakati antara Pemerintah

dan DPR RI untuk tidak merubah UUPA namun cukup
membentuk UU Pertanahan. Masalahnya, pembentukan
RUUP yang bagaimana? RUUP versi DPR RI 2013 yang pernah
dibahas dengan Pemerintah namun tidak tuntas sampai
dengan berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode
2009-2014, memang masih memerlukan perbaikan. Namun,
oleh Pemerintah, RUUP itu diberikan masukan melalui Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM) per tanggal 13 Juni 2017, yang