Page 118 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 118
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 105
dalam beberapa substansinya tampak sudah meninggalkan
konsep dan asas/prinsip yang digariskan dalam UUPA. Sikap
terhadap reforma agraria juga patut dipertanyakan ketika
obyek reforma agraria seolah menjadi “rebutan” antara program
reforma agraria dan bank tanah dan ketidakkonsistenan antara
pengaturan tentang tindak lanjut pemanfaatan tanah Negara
yang berasal dari hapusnya Hak Guna Usaha.
Ketiga, ada kecenderungan untuk “mengorbankan”
ketaatasasan terhadap undang-undang maupun peraturan
perundang-undangan yang sederajat ketika kebutuhan
pragmatis mendasari penyusunan PP No. 103 Tahun 2015.
Pemberian Hak Pakai bagi WNA dengan jangka waktu 30 (tiga
puluh) tahun jelas bertentangan dengan ketentuan dalam PP
No. 40 Tahun 1996, HGU, HGB dan HP atas tanah. Di samping
itu, tentu hal tersebut mencederai rasa keadilan karena Hak
Pakai untuk WNI tetap diberikan untuk jangka waktu 25 (dua
puluh lima) tahun sebagaimana yang diatur dalam PP No. 40
Tahun 1996.
Terkait dengan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA),
sampai dengan akhir tahun 2017, undang-undang yang
secara komprehensif mengatur tentang Pengakuan dan
Perlindungan MHA beserta hak-haknya belum kunjung terbit
walaupun sudah disetujui sebagai Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Prioritas yang harus terbit pada tahun 2017.
Sementara itu, pemanfaatan Tanah Ulayat MHA untuk
berbagai kegiatan usaha diberbagai daerah yang masih
mengenal adanya hak uayat yang berdimensi publik sekaligus
perdata, termasuk di wilayah Merauke melalui program
