Page 111 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

98 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

“nominee”, baik terhadap pejabat yang memfasilitasi
maupun para pihak. Dalam Lampiran Permen
dicantumkan tentang harga minimal rumah tinggal
maupun sarusun yang dapat dimiliki oleh WNA
masing-masing untuk 11 (sebelas) provinsi dan harga
yang seragam untuk provinsi-provinsi lain di luar 11
(sebelas) provinsi yang diatur secara khusus.

Tampaknya Permen ATR/Ka BPN No. 13 Tahun 2016
belum memenuhi harapan masuknya investasi asing
melalui pembelian properti di Indonesia. Para pelaku
pembangunan rusun tetap enggan mengajukan
permohonan HP atau mengubah status tanah-
bersama dari HGB menjadi HP sebagaimana diatur
dalam PP No. 103 Tahun 2015. Karena keberadaan
Permen ATR/Ka BPN No.13 Tahun 2016 tidak
memberikan solusi, maka diterbitkanlah Permen
ATR/Ka BPN No. 29 Tahun 2016 sebagai pengganti
Permen/K BPN No. 13 Tahun 2016 untuk memberikan
jalan keluar bagi para pelaku pembangunan.
Bagaimana cara memberikan kemudahan itu dan
bagaimana implikasi hukumnya?

Ada beberapa catatan tentang Permen No. 29 Tahun
2016. Pertama terkait dengan definisi “tanah-bersama”
dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut :
“Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah
sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar
hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya
berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam
persyaratan izin mendirikan bangunan”. Definisi ini
mengambil definisi yang tercantum dalam Pasal 1
angka 4 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(UURS). Pengaturan tanah sewa untuk bangunan itu
secara yuridis problematik karena tidak diberikan
interpretasi otentiknya dalam UURS, tetapi secara
implisit hal ini didapati pada Pasal 18 sampai dengan
Pasal 22 UURS. Istilah “tanah sewa untuk bangunan”