Page 108 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 95

Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersedianya
pengaturan yang akan membuka peluang investasi orang asing
atas properti wajib diimbangi dengan menjalankan komitmen
pembangunan rumah bagi rakyat agar keadilan dan akses atas
rumah bagi setiap orang dapat diwujudkan.

CATATAN:

Pada tanggal 21 Desember 2015 terbit Peraturan
Pemerintah No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
yang berkedudukan di Indonesia. PP ini terbit antara
lain karena didorong untuk memberikan kesempatan
yang lebih luas kepada WNA untuk memiliki rumah
tempat tinggal atau hunian di Indonesia. PP No. 41
Tahun 1996 yang menjadi landasan hukum pemilikan
rumah tempat tinggal atau hunian bagi WNA
dipandang kurang memberikan kepastian hukum.

Perhatian utama para pengembang perumahan
(developer) adalah pada jangka waktu dan jenis
hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh WNA. Di
samping itu, pada umumnya pengembang keberatan
untuk memohon tanah yang berstatus Hak Pakai
(HP) karena: (1) jangka waktunya lebih singkat
dibandingkan dengan HGB; (2) kurang diminati oleh
pihak perbankan sebagai agunan (bankability)); dan
(3) rumah susun (rusun) yang ada pada umumnya
dibangun di atas tanah-bersama yang berstatus HGB.
Jika status tanah-bersama itu HGB, maka WNA tidak
dapat memiliki satuan rumah susun (sarusun) yang
disebut sebagai Hak Milik Satuan Rumah Susun
(HMSRS). Ada keengganan pengembang/pelaku
pembangunan untuk merubah status tanah-bersama
HGB menjadi HP karena khawatir jika pemilik HMRS
dan calon pembeli HMRS yang WNI berkeberatan