Page 105 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

92 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Pembatasan hunian yang dapat dimiliki orang asing
ditentukan berdasarkan satuan harga yang ditetapkan oleh
Pemerintah yang harus ditinjau secara berkala. Apakah unit
yang dapat dimiliki juga perlu dibatasi? Apakah orang asing
dapat memiliki rumah tapak di samping satuan rumah susun/
apartemen? Lebih lanjut, sebagaimana diterapkan di Malaysia
dan Thailand, apakah diperlukan pembatasan jumlah
unit (kuota) yang dapat dimiliki orang asing dari jumlah
keseluruhan unit bangunan dalam satu komplek perumahan

atau dari keseluruhan unit satuan rumah susun dalam satu
komplek? Untuk mengantisipasi lonjakan harga tanah yang
diperuntukkan bagi properti untuk orang asing, Property
Watch (Kompas, 1/7/2015) mengusulkan perlunya batasan
berupa zonasi bagi properti asing untuk meminimalisasi
dampaknya terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Pemilik properti dapat menghibahkan properti kepada
pihak yang memenuhi syarat. Properti juga dapat diwariskan,
dengan catatan bahwa penerima waris haruslah memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran terhadap persyaratan itu dapat mengakibatkan
bahwa hak tersebut menjadi hapus.

Untuk mencegah spekulasi dalam pemilikan properti
perlu dibuat aturan yang membatasi pengalihan properti
sebelum jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun sejak
perolehan properti tersebut. Jika properti dialihkan sebelum
lima tahun, dikenakan Pajak Penghasilan dengan persentase

sesuai dengan jangka waktu pengalihan properti. Semakin