Page 101 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 101
88 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
tanahnya. Berbeda dengan HP, HSUB hanya dapat terjadi
diatas tanah HM. Untuk memperoleh hak untuk mendirikan
dan kemudian memiliki bangunan di atas tanah HM tersebut
harus dibayarkan uang sewa.
HSUB belum diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan. Tanpa
pengaturan yang rinci, introduksi HSUB dalam usulan revisi PP
No. 41 Tahun 1996 berpotensi menimbulkan penyelundupan
hukum. Dapat terjadi, bahwa pembuatan perjanjian antara
WNI pemegang HM dengan WNA dengan “kedok” HSUB
itu digunakan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 26 ayat
(2) UUPA dengan cara (1) memberikan HSUB dengan jangka
waktu “sewa” yang melampaui batas kewajaran; (2) “uang
sewa” yang diberikan sebenarnya merupakan harga tanah
yang sebenarnya; (3) pemilik tanah hanya dapat meminta
kembali tanahnya dengan membayar kembali sebesar harga
tanah (Maria SW Sumardjono, “WNA dan Pemindahan
HM Terselubung ”, Kompas, 15/1/1994). Konstruksi hukum
pemberian HSUB bagi WNA semacam ini akibat hukumnya
disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Yang Diharapkan
Perlu kesepahaman bahwa sampai dengan saat ini, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak
atas tanah tempat berdirinya bangunan yang dapat dimiliki
WNA/BHA adalah HP. Wacana tentang HP yang dapat
diberikan sekaligus dalam jangka waktu 70 tahun itu tidak
perlu dilanjutkan. Putusan MK dalam perkara No. 21-22/
