Page 98 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 98
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 85
Kakanwil menghapuskan dari daftar data terindikasi
terlantar; selanjutnya, jika tanah tetap tidak
diusahakan maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
Kakanwil mengusulkan penetapan tanah terlantar
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Keempat, ada 2 (dua) kemungkinan terkait penetapan
tanah terlantar, yakni seluruh bidang atau hanya
sebagian bidang hak atas tanah.
Kelima, tentang pendayagunaan tanah terlantar
untuk kebutuhan strategis negara, dimuat secara
rinci terkait subyeknya dan jenis pengembangannya.
Keenam, dimuat juga tentang pemeliharaan data
tanah terindikasi terlantar dengan cara evaluasi dan
pemutakhiran.
Ketujuh, PP yang akan datang masih memerlukan
tiga peraturan untuk implementasinya yakni terkait
dengan (1) kriteria obyek penertiban tanah terlantar;
(2) bentuk dan isi hasil inventarisasi; dan (3) tata
cara penertiban dan penetapan tanah terlantar,
pemeliharaan daftar data tanah terindikasi terlantar
dan pendayagunaan Tanah Cadangan Untuk Negara
(TCUN)
3. Hak Sewa Tanah untuk Orang Asing?* *
Proses revisi PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia, memunculkan wacana tentang
* Kompas, 15 Juni 2010
