Page 99 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

86 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Hak Sewa untuk Bangunan (HSUB), di samping Hak Pakai
(HP), sebagai hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh Warga
Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing (BHA).
Wacana ini merupakan berkah terselubung karena
mau tidak mau, harus diakui bahwa betapa pun pentingnya
pengaturan tentang pemilikan bangunan oleh WNA/BHA,
tetapi yang menentukan adalah kejelasan tentang hak atas

tanah tempat berdirinya bangunan tersebut.
Jika sampai dengan saat ini hakikat HP belum
sepenuhnya dipahami secara obyektif, introduksi HSUB tidak
akan menyelesaikan permasalahan, tetapi justru berpotensi

menimbulkan permasalahan baru.
PP No. 41 Tahun 1996 itu memang bermasalah
sejak penerbitannya karena substansi yang diatur tidak
komprehensif (Maria SW Sumardjono, “Pemilikan Rumah
oleh WNA”, Kompas, 24/6/1996). Akibatnya, PP tersebut tidak
efektif. Disatu pihak, masyarakat (termasuk pengembang/

developer) seringkali memandang HP dengan sebelah mata
karena jangka waktu HP. Padahal, HP untuk perorangan dan
badan hukum swasta diberikan dalam jangka waktu 25 tahun,
dapat diperpanjang selama 20 tahun, dan dapat diperbaharui
untuk jangka waktu 25 tahun. Dibandingkan dengan HGB,
jangka waktu HP terpaut lima tahun. Subyek HP lebih luas
yaitu WNI, Badan Hukum Indonesia (BHI), WNA, dan BHA.

Penggunaannya pun lebih fleksibel, artinya tidak dibatasi
jenisnya. HP atas Tanah Negara itu didaftarkan dan dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan
(HT).