Page 103 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

90 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

4. Properti Untuk Orang Asing* *
Sembilan belas tahun sejak PP No. 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing

yang Berkedudukan di Indonesia terbit pada 17 Juni 1996,
sejak medio Juni pembicaraan tentang properti untuk orang
asing menghangat kembali. Kenyataannya, walaupun PP No.
41 Tahun 1996 sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1996
dan No. 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, peraturan

itu belum dapat dilaksanakan secara efektif. Revisi PP No.
41/1996 memang perlu, namun semangatnya seyogianya
menitikberatkan pada aspek keadilan.
Substansi yang diatur PP No. 41 Tahun 1996 belum cukup
komprehensif (Maria Sumardjono, “Pemilikan Rumah oleh
WNA”, Kompas 24/6/1996). Jika dikelompokkan, berbagai isu
yang memerlukan klarifikasi dan/atau perlu ditambahkan

dalam revisi PP No. 41 Tahun 1996 setidaknya meliputi lima
hal, yakni: (a) subyek pengaturan (orang perorangan WNA saja
atau meliputi badan hukum asing beserta persyaratannya);
(b) obyek pengaturan, terkait hak atas tanah, jenis bangunan
dan persyaratan atau batasannya; (c) perbuatan hukum atau
peristiwa hukum terkait pemilikan properti; (d) hapusnya
hak atas tanah beserta bangunan yang dimiliki orang asing

sebelum berakhirnya jangka waktu hak atas tanah; dan (e)
pengawasan dan sanksi (Maria Sumardjono, “Alternatif

* Kompas, 24 Juli 2015