Page 106 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 93

cepat properti dialihkan, semakin tinggi persentase Pajak
Penghasilan yang dikenakan.
Perlu dipikirkan juga tentang kemungkinan penyewaan
properti oleh pemilik. Jika hal ini dimungkinkan, seyogianya
dilakukan melalui perusahaan Indonesia dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti pewarisan
dan hibah, sewa menyewa juga dikenakan pajak. Apakah

properti orang asing dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani hak tanggungan? Jika hal ini akan diatur, pengalaman
Singapura dan Malaysia dapat dijadikan rujukan. Bagaimana
jika terjadi pelanggaran ketentuan tentang persyaratan bagi
orang asing untuk memiliki properti? Pelanggaran yang
terjadi berakibat terhadap hapusnya HP sebelum berakhirnya
jangka waktu HP dengan segala konsekuensinya. Hal ini perlu

diatur secara tegas.
Aspek pengawasan belum diatur dalam PP No. 41 Tahun
1996. Sampai dengan saat ini masih berlangsung pelanggaran
terhadap persyaratan bahwa orang asing hanya dapat memiliki
properti di atas tanah HP. Pelanggaran ini dilakukan melalui
berbagai tindakan yang sejatinya merupakan penyelundupan

hukum melalui konstruksi hukum perjanjian nominee atau
perjanjian pinjam nama WNI. Peraturan yang akan datang
harus menegaskan kembali amanat Pasal 26 ayat (2) UUPA
yang menyebutkan bahwa perjanjian semacam itu adalah batal
demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Seharusnya
dipahami bahwa perjanjian nominee itu melanggar syarat
obyektif suatu perjanjian karena melanggar Pasal 9, Pasal 21,

dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Terhadap pejabat umum yang