Page 104 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 104
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 91
Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi
WNA dan Badan Hukum Asing”, Penerbit Kompas, 2007).
Rambu-rambu
Istilah properti merujuk pada hak atas tanah beserta
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah. Oleh karena itu properti untuk orang asing,
baik rumah tapak maupun satuan rumah susun harus berdiri
di atas tanah Hak Pakai (HP) sesuai dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA).
Di antara berbagai kemungkinan terjadinya HP, yang
paling “aman” adalah apabila HP terjadi di atas tanah negara.
Perihal jangka waktu HP yakni 25 tahun dan dapat diperpanjang
selama 20 tahun, tidak dapat ditawar-tawar lagi mengingat
Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007 terhadap UU No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal. Barangkali kurang tepat
juga mempermasalahkan jangka waktu HP sebagai hambatan
investasi properti untuk orang asing. Masalah kepastian
hukum, pelayanan terkait segala macam perizinan, tidak
adanya pungutan di luar biaya resmi, dan keunggulan properti
yang ditawarkan, dapat menjadi daya tarik investasi.
Terkait subyek hak, dalam peraturan yang akan datang
perlu dikaji apakah di samping orang perorangan WNA perlu
ditambahkan badan hukum asing yang memerlukan rumah
tempat tinggal bagi stafnya ketika bertugas di Indonesia,
disertai syarat keimigrasian dan lain-lain, yang harus dipenuhi
subyek hak.
