Page 100 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 87

Di lain pihak, kekurangpahaman atau kekurangpercayaan
terhadap HP itu memicu terjadinya penyelundupan hukum
melalui perjanjian notariil antara WNI pemegang HM dengan
WNA, yang memberikan kemungkinan bagi WNA untuk
“memiliki” HM secara material, walaupun secara legal-formal
pihak WNI adalah pemegang HM.
Dalam perjanjian itu kedudukan WNI adalah sebagai

“trustee” atau “nominee”. Perjanjian yang dimaksudkan
untuk secara tidak langsung mengalihkan HM kepada WNA
itu melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA yang berakibat bahwa
perjanjian itu batal karena hukum, tanahnya jatuh kepada
Negara dan pembayaran yang telah diterima oleh pihak WNI
tidak dapat dituntut kembali. Jelaslah, bahwa dalam perjanjian
semacam ini, WNA tidak memperoleh perlindungan hukum.

Namun demikian, penyelundupan hukum semacam ini
memang tidak serta merta dapat dideteksi, kecuali bila di
kemudian hari timbul sengketa dan diproses di pengadilan.

Hak Sewa untuk Bangunan (HSUB)

HSUB diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Sama
halnya dengan HP, HSUB dapat dipunyai oleh WNI, BHI,
WNA, dan BHA. HSUB memberikan hak kepada seseorang
untuk menggunakan tanah HM orang lain yang diserahkan
dalam keadaan kosong, untuk mendirikan bangunan, dengan
membayar kepada pemilik tanah sejumlah uang tertentu.
HSUB tidak termasuk hak atas tanah yang didaftarkan

dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani
HT. HSUB juga hanya dapat beralih dengan ijin pemilik