Page 95 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

82 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Kedua, pengaturan tentang pengecualian sebagai obyek
tanah terlantar menimbulkan pertanyaan sebagai berikut (1)
jika HM / HGB atas nama perorangan dikecualikan , bagaimana
dengan HP atas nama perorangan ;(2) mengingat banyaknya
jenis dan status penguasaan tanah yang ada, dimana kedudukan
tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah-tanah milik
adat yang belum selesai proses adminitrasinya dalam PP ini ; (3)
bila tanah tidak diusahakan / digunakan karena dikuasai pihak
lain (dalam sengketa) atau sedang menjadi obyek sengketa/

perkara dipengadilan, bagaimana sikap PP terhadap hal ini?
Ketiga, hasil kerja Panitia C dapat berujung pada
penetapan sebagai tanah terlantar. Perlu ditegaskan dalam PP
bahwa penelitian terhadap tanah yang diindikasikan sebagai
terlantar itu secara teknis operasional harus dilaksanakan

sesuai dengan peraturan instansi terkait. Masyarakat perlu
memahami bahwa proses itu makan waktu.
Keempat, penetapan sebagai tanah terlantar bisa
berdampak terhadap pemegang Hak Tanggungan (HT)
bila tanah yang bersangkutan dijadikan obyek HT. Jika hak
atas tanah tersebut hapus, HT juga hapus, namun hutang

yang membebani tetap berlangsung. Barangkali dalam Akta
Pemberian HT perlu dicantumkan janji bahwa pemberi HT
akan mengganti obyek HT apabila obyek tersebut ditetapkan
sebagai tanah terlantar.

Tindak Lanjut

Sosialisasi sangat diperlukan agar PP dipahami secara
proposional. Tujuan PP adalah mendorong pemegang