Page 92 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 79

Sikap tegas

Pragmatisme UUPTKU telah menabrak prinsip
“hukum sebagai sistem”. Hal ini merupakan contoh buruk
dalam pembangunan hukum. Perlu ketegasan sikap untuk
mengakhiri pembengkokan konsep dalam perolehan tanah
untuk kepentingan umum.

Pilihannya adalah pertama, UUPTKU harus dirombak,
artinya kembali kepada sistem yang ada, yakni pengadaan
tanah melalui musyawarah. Bila musyawarah gagal, dibuka
upaya untuk menempuh acara pencabutan hak. Penitipan

ganti kerugian dapat dilakukan untuk hal-hal tertentu, yakni
jika pemegang hak tidak ditemukan atau tidak diketahui
keberadaannya; obyek pengadaan tanah sedang menjadi obyek
perkara di pengadilan; tanah dalam sengketa, diletakkan sita
jaminan, dan sedang dijaminkan dengan hak tanggungan.
Kedua, UUPTKU tetap dipertahankan, tetapi UU No. 20
Tahun 1961 dan Pasal 18 UUPA harus dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Masing-masing pilihan pasti ada risikonya. Namun inilah
konsekuensinya jika penyusunan undang-undang cenderung
ditujukan untuk kepentingan jangka pendek.

CATATAN:
Untuk komentar tentang UU No. 2 Tahun 2012 dan
peraturan pelaksanaannya dapat dibaca dalam buku
Maria SW Sumardjono, “Dinamika Pengaturan
Pengadaan Tanah di Indonesia, dari Keputusan
Presiden sampai Undang-Undang”, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2015.