Page 88 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 75

tidak dapat ditanggulangi melalui Perpres No. 36 Tahun 2005
jo Perpres No. 65/2006 (“Perpres”). Oleh karena itu, UUPTKU
disusun untuk menjamin kelancaran proses pengadaan tanah.
Jadwal waktu keseluruhan proses pengadaan tanah kurang dari
dua tahun. Tahap pendataan awal sampai dengan konsultasi
publik ditempuh dalam waktu 4,5 bulan. Keberatan terhadap
lokasi pembangunan yang tidak berhasil ditangani Gubernur,
diselesaikan melalui peradilan Tata Usaha Negara sampai
dengan keputusan Mahkamah Agung yang memakan waktu

kurang lebih empat bulan. Tahap inventarisasi sampai dengan
revisi data ditempuh dalam waktu 2,5 bulan. Pada tahap
pemberian ganti kerugian, bila ada pihak yang berkeberatan
dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri
setempat sampai dengan kasasi yang proses keseluruhannya
ditempuh dalam waktu sekitar empat bulan.

Bagi investor, berlarutnya proses pengadaan tanah berakibat
penundaan kegiatan yang berdampak terhadap biaya yang
membengkak dan risiko lainnya. Kegalauan investor dijawab
dengan memberikan bobot lebih pada kepastian hukum dalam
UUPTKU. Kepastian hukum itu memang penting. Namun
demikian, di luar tujuan untuk serba cepat itu, yang tidak
kalah penting adalah kualitas dalam proses pengadaan tanah,
khususnya dalam upaya mencapai kesepakatan dengan pihak

yang harus melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum.
Agar dapat dijamin bahwa musyawarah dapat berlangsung
secara sukarela dan bebas dari tekanan, hak masyarakat
untuk mengajukan keberatan serta tata caranya; jenis-jenis
ganti kerugian di samping uang dan adanya ganti kerugian