Page 83 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

70 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) untuk menyelesaikan
masalah penguasaan tanah dan melaporkan hasilnya kepada
Sekber.
Ketiga, jenis penggunaan tanah yang dapat dimohonkan
penyelesaian adalah: permukiman , fasilitas umum dan /
atau fasilitas sosial, lahan garapan dan hutan yang dikelola
masyarakat hukum adat (MHA). Bagi masyarakat yang

menguasai tanah selama 20 tahun berturut - turut atau lebih,
diberikan rekomendasi untuk diselesaikan melalui pengakuan
atau penegasan hak. Jika bidang tanah yang dikuasai tidak
memenuhi kriteria tersebut, dapat dikelola melalui pola
pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan
negara. Terdapat ketentuan tentang penyelesaian penguasaan
tanah yang masih berupa hutan dalam kawasan hutan dengan

fungsi tertentu yang dapat atau tidak dapat diterbitkan
sertipikat hak atas tanahnya atau didaftar hak ulayatnya.
Pengakuan MHA ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala
Daerah dan penguasaan tanahnya ditetapkan sebagai hutan
adat.
Keempat, berdasarkan rekomendasi Tim Inver, Dirjen

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan
perintah penataan batas kawasan hutan yang akan menjadi
dasar penerbitan Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan
Negara untuk pengakuan hak dan penerbitan sertipikat hak
atas tanah atau pendaftaran hak ulayat MHA. Perubahan
kawasan hutan negara dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan
revisi RTRW dan akan menjadi acuan perubahan RTRW

Provinsi dan Kabupaten / Kota. Penerbitan sertipikat dan