Page 82 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 69

kemungkinan tumpang tindih pendanaan.*
*
Di luar kelima hal itu, perlu dikawal penyusunan RPP
tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian yang substansinya
berpotensi tumpang tindih dengan R Perpres RA terkait
dengan obyek dan kewenangan penetapannya, lokasi dan
luasan obyek, serta subyek penerima.

Urgensi Sinkronisasi
Perber yang kemudian didorong menjadi Perpres itu
merupakan keberhasilan implementasi Rencana Aksi 12

Kementerian / Lembaga berdasarkan Nota Kesepakatan
Bersama 11 Maret 2004 yang difasilitasi oleh KPK. Intisari
substansi Perpres adalah pertama, Presiden membentuk
Sekretariat Bersama (Sekber) yang bertugas memberikan
arahan, melakukan pengawasan dan pengendalian serta
melaporkan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah
kepada Presiden. Kedua, Gubernur membentuk Tim

* Dalam draft Perpres RA awal tahun 2018, beberapa hal dapat
dicatat, antara lain (1) Sumber TORA terdiri dari 10 (sepuluh)
kelompok; (2) Subyek RA terdiri dari: a) Badan Hukum, b)
Orang-perorangan dan c) Kelompok Masyarakat dengan hak
kepemilikan bersama; (3) Pelaksanaan penataan aset melalui:
a) Legalisasi aset, b) Redistribusi tanah, atau c) Konsolidasi
tanah; (4) Redistribusi tanah terdiri atas redistribusi tanah
pertanian dan redistribusi tanah non pertanian; (5) Redistribusi
tanah pertanian dengan luasan minimal 0,25 Ha dan maksimal
5 (lima) Ha, disesuaikan dengan ketersediaan TORA, jumlah
calon subyek dan karakteristik wilayah. Redistribusi tanah non
pertanian berupa tanah untuk rumah tapak atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun (HMSRS); (6) Penataan akses dilakukan
melalui 8 (delapan) tahapan diawali dengan tahap pemetaan
sosial.