Page 77 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

64 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

melalui penataan aset dan penataan akses serta memberikan
kepastian hukum terhadap penguasaan tanah yang berada di
dalam kawasan hutan.
Urgensi penerbitan Perpres tentang Reforma Agraria (RA)
dimuat dalam Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017, sebagai program prioritas
penguatan regulasi dan penyelesaian konflik agraria.

R Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan
Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan secara tidak
langsung juga mendukung Program RA.

Mengapa RA merupakan keniscayaan? Upaya menata
kembali penguasaan dan pemilikan tanah, khususnya tanah
pertanian, sudah dilaksanakan melalui program Landreform
(LR) sesuai UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
Namun program LR terkait redistribusi tanah itu mengalami
pasang surut, terutama sejak tahun 1965, karena faktor teknis,

politis-psikologis, kelembagaan, teknis pelaksanaannya dan
kekurang akuratan data.
LR yang dilaksanakan setengah hati itu memperoleh
kembali semangat hidupnya dengan terbitnya Ketetapan

MPR RI No. IX / MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA). Belajar
dari permasalahan LR di masa lalu, pada tahun 2005, Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dibawah pimpinan Joyo Winoto
menekankan esensi RA sebagai aset dan akses reform. Dalam
pelaksanaannya fokus RA lebih pada aset reform. Akses
reform, jika ada, sifatnya sporadis. Disamping redistribusi