Page 78 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 65

tanah, pemberian sertipikat terhadap tanah - tanah yang
sudah dimiliki masyarakat yang antara lain merupakan Tanah
Obyek Landreform era sebelumnya, juga dimasukkan sebagai
aset reform, melalui program “Legalisasi Aset”.
Berbagai pengalaman program LR maupun RA tahun
2005, menjadi pertimbangan penyusunan R Perpres RA yang
lebih komprehensif. Secara hukum, bagaimana kedudukan

Perpres RA ini? Mestinya yang ideal adalah RUU tentang
Pertanahan (RUUP) yang didalamnya memuat tentang prinsip
- prinsip RA itu diterbitkan terlebih dahulu. Namun karena
RUUP dan R Perpres RA dilandasi dengan semangat yang
sama, yakni mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
dan prinsip -prinsip PA-PSDA, kekhawatiran bahwa kedua
peraturan tersebut tidak sejalan, dapat ditepis.

Urgensi penerbitan Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan
didorong oleh kenyataan bahwa hak untuk memperoleh akses
dan menguasai tanah tidak selalu dapat dijangkau oleh setiap
orang walaupun hal itu dijamin dalam Pasal 28 H ayat (4)
UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hal ini terutama dialami
oleh masyarakat yang secara de facto sudah menguasai tanah
selama puluhan tahun, namun letak tanah secara de jure
berada di dalam kawasan hutan yang penetapannya barangkali
dilakukan belakangan.

Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi
kelompok masyarakat ini? Undang - Undang terkait
permasalahan ini, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA