Page 79 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

66 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

) dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK)
tidak selaras satu sama lain. Walaupun terhadap UUK telah
dilakukan uji materi ke MK dan menghasilkan empat putusan
(Putusan MK No. 45 Tahun 2011, No. 34 Tahun 2011, No 35
Tahun 2012 dan No. 95 Tahun 2014), permasalahan tersebut
belum dapat dituntaskan. Semangat menghadirkan negara
untuk melindungi kelompok masyarakat tersebut didukung
dengan terbitnya dua Peraturan Menteri Kehutanan pasca
putusan MK yakni P 44 Tahun 2012 dan P 62 Tahun 2013.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, dalam hal ada
hak pihak ketiga yang sah di dalam kawasan hutan, akan
dilepaskan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-
undangan. Upaya mengatasi “kebuntuan” penyelesaian
konflik itu dicarikan jalan keluarnya melalui penerbitan
Peraturan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri PU, Menteri
Dalam Negeri dan Kepala BPN pada tanggal 17 Oktober

2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (Perber). Dalam
perjalanannya Perber mengalami hambatan terkait format
pengaturan dan belum adanya semangat yang sama dari
para pelaksana di lapangan. Berbagai kelemahan tersebut
mendorong diterbitkannya R Perpres dengan meningkatkan
format sekaligus menyempurnakan substansi Perber.

Tak bisa ditunda
Data BPS tahun 2013 menyebutkan penurunan jumlah
Rumah Tangga Petani (RTP) dalam kurun waktu 10 tahun (2003-
2013) dari 31, 17 juta menjadi 26,13 juta RTP. Sebagian besar RTP