Page 84 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 71

pendaftaran hak ulayat MHA dapat dilakukan sebelum proses
integrasi.
Perpres dibatasi berlakunya dalam jangka waktu sepuluh
tahun dan wajib dilengkapi petunjuk teknis bersama antara
Mendagri, Menteri LHK dan Menteri ATR/ Ka BPN.

Menggenapkan Janji
Negara sungguh - sungguh hadir jika Perpres dilaksanakan
dengan pengawalan pihak - pihak terkait serta publik. Bahwa
Perpres ada kekurangannya, selalu dapat disempurnakan

sepanjang hal itu tidak merubah tujuannya. Evaluasi terus
menerus terhadap pelaksanaan Perpres dapat dijadikan
landasan untuk perbaikan ke depan. Tertundanya penerbitan
Perpres itu sama dengan membiarkan terjadinya ketimpangan
dan ketidakadilan penguasaan dan pemilikan tanah bagi
sebagian besar masyarakat dan menutup mata terhadap
konflik penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang tak

kunjung terselesaikan secara tuntas. Kiranya Perpres mewakili
harapan masyarakat bahwa negara memang hadir untuk
menyelesaiakan persoalan masyarakat, dan bukan sekedar
singgah, atau bahkan absen.

CATATAN:

Perpres No.88 Tahun 2017 terbit pada 9 September
2017 dengan judul “Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan “. Ada beberapa perubahan
signifikan dari Rancangan Perpres yang kemudian
menjadi Perpres itu. Sampai dengan bulan Februari
tahun 2018 Perpres tentang Reformasi Agraria belum
terbit.