Page 89 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 89
76 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA
lain, misalnya karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya
pindah tempat, biaya alih profesi; serta cara penilaian ganti
kerugian, wajib disampaikan kepada masyarakat. Transparansi
terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap masyarakat
yang terkena dampak itu sesuai dengan UU No. 18 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi masyarakat
yang kehilangan tanahnya, UUPTKU dirasakan adil jika
kesejahteraan sosial-ekonominya tidak mengalami penurunan
setelah tanahnya dilepaskan untuk kepentingan umum.
Pengadaan tanah diselenggarakan dengan memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan
kepentingan masyarakat serta diterbitkan sebagai pelaksanaan
hak menguasai dari negara (Penjelasan Umum UUPTKU).
Dengan demikian, berbagai ketentuan dalam UUPTKU harus
dapat menjamin bahwa kegiatan pembangunan itu ditujukan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tolok ukur capaian
sebesar-besar kemakmuran rakyat paling tidak harus dapat
dilihat dari kemanfaatan pembangunan untuk kepentingan
umum itu bagi rakyat dan tingkat pemerataan kemanfaatannya
serta penghormatan terhadap hak rakyat ( Pasal 28 H ayat (4)
jo. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).
Oleh karena pembangunan untuk kepentingan umum itu
merupakan bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional,
maka pasal-pasal dalam UUPTKU harus dapat mencerminkan
keseimbangan antara keuntungan pembangunan bagi investor
dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Hal ini sesuai
dengan prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan
menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
