Page 85 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

72 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Proses penerbitan Perpres No. 88 Tahun 2017
didahului dengan masukan berupa rancangan Perpres
(R Perpres), yang disiapkan oleh KLHK, Kementerian
ATR/BPN, dan Kemendagri dibantu oleh Tim GN-
PSDA yang dibentuk oleh KPK. Melalui diskusi yang
cukup panjang, R Perpres diserahkan kepada Menteri
Koordinator Perekonomian untuk dibahas bersama
kementerian terkait. Jika boleh dirunut ke belakang,
terdapat beberapa perbedaan antara usulan substansi
R Perpres dengan Perpres, antara lain, pertama, R
Perpres tidak membuat kategori penyelesaian antara
sebelum dan sesudah ditunjuk sebagai kawasan
hutan, dan kategori berdasarkan luasan kawasan
hutan (minimal 30 % atau lebih dari 30% dari DAS,
pulau dan/atau provinsi). Kedua, cara penyelesaian
penguasaan tanah terhadap semua fungsi kawasan
hutan dilakukan dengan melihat kenyataan di
lapangan, apakah masih berfungsi hutan atau
dominasi ruangnya sudah tidak berfungsi hutan.
Namun, tetap ditegaskan bahwa penguasaan tanah
berupa hutan hak dan hutan adat harus dikelola
sesuai dengan fungsinya. Ketiga, R Perpres mengatur
tentang MHA dan merinci panduannya dalam
Lampiran. Pengakuan MHA ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Kepala Daerah. Keempat, R Perpres tidak
menyebutkan penyelesaian melalui resettlement.
Kelima, jangka waktu berlakunya Perpres dibatasi
10 (sepuluh) tahun, dengan pertimbangan bahwa
masalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan
adalah masalah lama yang belum pernah diselesaikan
secara tuntas dan tergolong sebagai permasalahan
tentang konflik yang berdampak luas dan berskala
luas. Oleh karena itu seharusnya dengan adanya
Perpres, permasalahan yang ada (existing)
diselesaikan secara tuntas. Lewat 10 (sepuluh) tahun
sejak diimplementasikan, diharapkan sudah tidak
ada lagi permasalahan penguasaan tanah di dalam
kawasan hutan.