Page 81 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

68 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

untuk pertanian dan non pertanian melalui redistribusi.
Luas tanah pertanian hasil redistribusi disesuaikan dengan
ketersediaan TORA, jumlah calon penerima dan karakteristik
wilayah. Subyek TORA meliputi orang perorangan dan badan
hukum (Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha
Milik Petani). Tanda bukti hak diberikan dalam bentuk Hak
Milik (HM) perseorangan maupun HM bersama. Kepada
subyek TORA tanah non pertanian diberikan tanah (HM)
atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Untuk

mencegah peralihan tanah hasil redistribusi dimuat larangan
yang pelanggarannya dapat berakibat pembatalan hak atas
TORA. Ketiga, subyek TORA berhak atas penataan akses,
antara lain untuk memperoleh pendidikan dan latihan ,
fasilitas permodalan dan pembiayaan, pengembangan sistem
dan sarana pemasaran hasil produksi. Keempat, pengawasan
dan pengendalian kinerja pelaksanaan RA dilakukan oleh

Kantor Staf Presiden melalui monitoring dan pelaporan yang
selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Dokumen laporan
merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat
sesuai peraturan perundang-undangan.
Perpres RA perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan
untuk memastikan beberapa hal : (1) mekanisme pemantauan
obyek dan subyek RA agar tidak salah sasaran; (2) mekanisme

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak subyek RA untuk
penataan akses dengan tolok ukur tercapainya sasaran RA; (3)
mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran atas larangan
bagi subyek RA; (4) pemutakhiran data obyek RA; dan (5)
kepastian tersedianya dana untuk kegiatan RA dan mencegah