Page 80 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 67

(55,33 persen) merupakan petani gurem, yakni memiliki tanah
kurang dari 0,5 ha atau petani penggarap yang tidak memiliki
tanah. Areal tanah pertanian cenderung berkurang sebagai
dampak alih fungsi menjadi tanah non pertanian karena
berbagai faktor dan belum efektifnya UU No. 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Sejalan dengan pola penguasaan dan pemilikan tanah

pertanian, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
perkotaan juga terjadi sebagaimana ditunjukkan dalam studi
penggunaan tanah perkotaan di berbagai kota di Pulau Jawa
pada tahun 1995: bahwa mayoritas penduduk menguasai
tanah kurang dari 200 M² dan hanya sebagian kecil menguasai
tanah lebih dari 200 M². Berpijak pada kenyataan tersebut
dan dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI No. IX

/ MPR / 2001 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Perpres No. 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, dibentuk R Perpres RA. Butir - butir penting dalam
R Perpres RA adalah pertama, pelaksanaan penataan aset
dilakukan oleh Kementerian ATR / BPN sedangkan penataan
akses menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait secara
terkoordinasi. Penataan aset terdiri dari redistribusi tanah
dan sertipikasi tanah. Penetapan Tanah Obyek RA (TORA)

dan subyek penerima TORA dilakukan oleh Menteri ATR/
Ka BPN dan Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan
kewenangan masing- masing .
Kedua, target TORA sesuai dengan RPJMN adalah 9

juta Ha di seluruh wilayah RI. Peruntukan TORA ditujukan