Page 75 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

62 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Walaupun suatu saat peraturan terkait FPIC dan penetapan
ganti kerugian telah disiapkan, pemanfaatan tanah ulayat itu
harus dilandasi dengan pemahaman yang benar terkait subyek
hak ulayat sesuai dengan struktur kemasyarakatan MHA yang
bersangkutan dan kepastian hukum terkait wilayah adatnya
untuk meminimalisasi persoalan yang mungkin timbul.

Perlu ketegasan

Pelaksanaan MIFEE perlu dievaluasi. Sampai dengan saat
ini, dari enam tujuan program MIFEE belum satupun yang
menunjukkan arah ke sana, bahkan cenderung berlawanan
arah, antara lain terkait dengan kesejahteraan masyarakat
Merauke, percepatan pemerataan pembangunan, dan

penciptaan lapangan kerja.
Sebelum peraturan perundang-undangan dan
kebijakan terkait hak MHA dibentuk, seyogianya program
MIFEE dihentikan untuk sementara waktu. Terhadap

perusahaan yang telah beroperasi perlu dilakukan evaluasi
terkait semua perizinan yang telah terbit disertai dengan
sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Di samping
pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
maka koordinasi, supervisi, dan evaluasi program MIFEE
merupakan keniscayaan jika pemanfaatan SDA dimaksudkan
untuk tercapainya kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat
Merauke.