Page 73 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

60 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
program MIFEE, namun tidak satupun dari peraturan perundang-
undangan tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak asasi MHA.
Setidaknya diperlukan dua peraturan untuk melindungi
MHA ketika berhadapan dengan kepentingan investor agar
jaminan keadilan dapat diberikan bagi kedua belah pihak.

Pertama, terkait dengan kesepakatan. Selama ini, MHA
mengeluh karena dalam negosiasi tidak pernah disampaikan
informasi yang komprehensif dan obyektif oleh perusahaan
terkait kegiatan dan dampak positif maupun negatifnya.
Rencana investasi sama sekali tidak melibatkan MHA; negosiasi
juga tidak melibatkan MHA secara keseluruhan. Aturan main
yang harus ditempuh perusahaan terkait berbagai perizinan

juga tidak disampaikan kepada masyarakat. Tidak jarang
kesepakatan dihasilkan melalui tekanan, tipu daya maupun
bujuk rayu. Penandatanganan “perjanjian” dilakukan dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya (satu hari), disertai upacara
adat; isi perjanjian tidak dipahami oleh MHA, dan salinannya
tidak selalu diserahkan kepada MHA.

Kedua, jika dua pihak dengan posisi tawar yang jauh
berbeda berhadapan, hak dan kewajiban masing-masing pihak
akan cenderung tidak seimbang. Hal ini antara lain tampak
dalam penentuan ganti kerugian/imbalan yang diterima
MHA. Contoh: untuk tanah MHA seluas 40.000 hektar yang
diserahkan kepada perusahaan selama 25 tahun diberikan
“tali asih” Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Jika

dihitung, tanah MHA dihargai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)