Page 68 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 55

Kelompok perubahan pertama terkait dengan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan RSWP-
3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.
Jika semula tidak diberikan hak bagi masyarakat
untuk berpartisipasi, dalam UU No. 1 Tahun 2014
masyarakat, disamping pemerintah, dan dunia
usaha, mempunyai hak untuk berpartisipasi. Usulan
dokumen final hasil perencanaan PWP3K, jika
tidak memperoleh tanggapan dan/atau saran dari
Gubernur atau Menteri dalam jangka waktu 30 hari,
maka dokumen final tersebut diberlakukan secara
definitif (Pasal 14).

Kelompok kedua adalah pasal-pasal yang
menggantikan substansi tentang HP-3. Sebagai
pengganti HP-3, diatur tentang Ijin Lokasi dan Ijin
Pengelolaan. Ijin Lokasi dimaknai sebagai “ijin yang
diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian
Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut
dan kolom air sampai dengan permukaan dasar
laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk
memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil” (Pasal
1 angka 18). Sedangkan Ijin Pengelolaan adalah
“ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan
pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil” (Pasal 1 angka 18A). Ijin
Lokasi diberikan dalam luasan dan waktu tertentu
dan tidak diberikan pada zona inti lokasi konservasi
laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum (Pasal
17). Ijin Pengelolaan diwajibkan bagi setiap orang
yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan
pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk 7
(tujuh) jenis kegiatan (antara lain produksi garam,
biofarmokologi laut, pengangkatan muatan kapal
tenggelam). Untuk kegiatan di luar jenis kegiatan
tersebut, Ijin Pengelolaan diberikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (Pasal 19).