Page 65 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

52 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Tumpang tindih HP3

Obyek HP3 itu luas, dengan berbagai bentuk
pemanfaatannya. Pertama, perairan pesisir, dapat dimanfaatkan
untuk misalnya budidaya rumput laut, kerang mutiara. Kedua,
sumberdaya pesisir dan P2K dapat dimanfaatkan untuk usaha
wisata alam, penambangan pasir/mineral laut, usaha tenaga

listrik, usaha penyulingan air laut. Ketiga, daratan P2K, dapat
dimanfaatkan untuk usaha non komersial mau pun komersial
(wisata alam, industri perikanan, dll).
Obyek HP3 tersebut berpotensi tumpang tindih dengan

(1) perijinan bidang kehutanan (misalnya pemanfaatan
hutan bakau, penggunaan jasa lingkungan dikawasan hutan
bakau); (2) perijinan bidang pertambangan (pemanfaatan
pasir dan mineral laut); (3) perijinan bidang pariwisata, yakni
pengembangan wisata pantai. Sangat mungkin terjadi tumpang
tindih dengan pemberian HGB di wilayah perairan pantai dan
perairan pesisir, serta HGU untuk budidaya perikanan pantai,
budidaya mutiara dan rumput laut, dan sebagainya.

Kehadiran HP3 dipastikan menambah ketidakpastian
hukum dalam pemberian hak/ijin sektor lain.

HP3 dan hak masyarakat adat

UU No. 27 Tahun 2007 dalam berbagai pasalnya
mengakomodasi hak masyarakat adat (MA), Pasal 61 mengakui
MA tanpa persyaratan. Hal ini merupakan kemajuan
dibandingkan dengan pengaturan tentang MA dalam UU
sektoral lain. Namun, pemahaman secara kontekstual

menunjukkan hal sebaliknya.