Page 60 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 47

Agenda ke depan

Permen ini secara implisit dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri RI,
Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan
Kepala Badan Pertanahan RI No. 79 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam

Kawasan Hutan (Perber). Saat ini sudah disiapkan rancangan
Peraturan Presiden (R Perpres) untuk menggantikan Perber
dengan melengkapi substansinya. Permen ini berpotensi
tumpang tindih dengan R Perpres yang mengatur secara
rinci seluk beluk penyelesaian penguasaan tanah yang
berada dalam kawasan hutan. Oleh karena itu sesuai dengan
posisinya sebagai peraturan pelaksanaan Perber, seyogianya

Permen ini disempurnakan seraya dipersiapkan sebagai
bahan untuk peraturan bersama menteri yang merupakan
peraturan pelaksanaan Perpres yang akan datang. Dalam
perkembangannya, telah terbit Perpres No. 88 Tahun 2017
tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan, pada tanggal 6 September 2017.

Keberadaan dan pengaturan tentang hak ulayat sebagai
hubungan hukum antara MHA dengan wilayahnya yang
bersifat publik sekaligus keperdataan, “hidup” kembali
dengan dicabutnya Permen terdahulu. Barangkali perlu
dipikirkan untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

(Permenag) sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan
harmonisasinya dengan peraturan perundangan terkait.