Page 59 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

46 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat tertentu.
Jika pemegang HGU keberatan, 30 hari setelah menerima
pemberitahuan, dimulailah proses permohonan pembatalan
sebagian HGU oleh Kakanwil. Jika permohonan dikabulkan
dengan terbitnya SK Pembatalan HGU dari Menteri ATR/
Kepala BPN, sebagian HGU yang dibatalkan itu tanahnya
menjadi tanah negara bekas HGU yang akan diberikan kepada
masyarakat tertentu yang menguasai tanah tersebut. Perbuatan
hukum pembatalan hak berdasarkan alasan cacat hukum

administrasi, yakni adanya tumpang tindih penguasaan tanah
[Pasal 62 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan] implementasinya tidak selalu mulus. Pembatalan
hak dapat tertunda karena berbagai kendala. Di samping
itu jika HGU merupakan barang milik negara, maka tanah
yang bersangkutan baru dapat diberikan kepada masyarakat

tertentu setelah dihapusbukukan oleh Menteri BUMN.
Permen ini tidak mengatur pembatalan HGU jika di
atasnya terdapat hak MHA. Bagaimana jika HGU diterbitkan
melalui pelepasan kawasan hutan negara, namun dengan
adanya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 ternyata bahwa
kawasan tersebut merupakan hutan adat? Dari sudut pandang
MHA, pengakuan itu harus disertai dengan pemulihan hak

yang dapat berupa restitusi atau kompensasi yang belum ada
pengaturannya (Maria SW Sumardjono “Hak MHA”, Kompas,
19/6/2013). Jika kelak diatur, pembatalan bagian HGU yang
di atasnya terdapat hak MHA barangkali dapat dipandang
sebagai upaya awal pemulihan hak.