Page 54 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 41

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan MHA (“Permendagri”).
Ketika mengatur tentang substansi yang sama, bagaimana
harmonisasi antara Permen dengan Permendagri?

Perlu sikap tegas

Penguatan hak masyarakat, termasuk MHA atas tanah
yang merupakan ruang hidupnya merupakan keniscayaan.
Dalam upaya mewujudkan hal itu perlu ketegasan sikap
pemerintah terhadap pengakuan dan perlindungan hak MHA
atas tanahnya. Permen ini menimbulkan kerancuan antara
hak ulayat dengan hak komunal. Di satu pihak pengaturan

tentang HK menimbulkan ketidakpastian hukum, di pihak
lain terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang
hak ulayat dengan dicabutnya Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999.
Saat ini masih diperlukan pengaturan tentang hak ulayat
MHA dengan mengakomodasi putusan MK yang relevan serta
harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan lain.

Memperkenalkan entitas baru (HK) dalam peraturan
perundang-undangan itu sah-sah saja, sepanjang landasan
filosofis, yuridis dan sosiologisnya kuat. Jika syarat-syarat
ini tidak dipenuhi, di samping tidak ada jaminan kepastian
hukum, peraturan itu menjadi tidak bermanfaat.