Page 49 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

36 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat telah dicabut, bagaimana dengan eksistensi
hak ulayat sebagaimana diatur dalam UUPA dan berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Hak komunal dan hak ulayat

Tampaknya Permen menyamakan hak komunal dengan
hak ulayat. Dalam pembicaraan sehari-hari, menggunakan
istilah “hak komunal”, “tanah milik bersama”, “hak ulayat”
barangkali lebih “bebas” karena tidak ada implikasi
hukumnya. Tetapi, ketika istilah itu dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan harus jelas konsepsinya
karena ada implikasi hukumnya. Penyamaan itu antara lain

tampak dalam konsiderans huruf b “bahwa hukum tanah
nasional Indonesia mengakui adanya Hak Komunal dan yang
serupa itu dari MHA, sepanjang pada kenyataannya masih
ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”

Sebagaimana diketahui Pasal 3 UUPA tidak menyebutkan
tentang HK, tetapi merumuskan tentang hak ulayat.
Demikian juga dari rumusan Pasal 17 Permen yang berbunyi
sebagai berikut: “MHA dan hak atas tanahnya yang sudah
ada dan telah ditetapkan sebelum Permen ini berlaku tetap
sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya”, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hak MHA
yang sudah ada itu sejatinya adalah hak ulayat sebagaimana

diatur dalam berbagai peraturan daerah, yang oleh Permen
disamakan atau bahkan diganti dengan HK.