Page 45 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

32 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

seluruh wilayah RI, baik yang berstatus tanah negara, tanah
perseorangan/badan hukum maupun tanah ulayat MHA
(RUU Pertanahan, 2013).

Restitusi dan kompensasi

RUU menyebutkan bahwa MHA berhak mendapatkan
restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah ulayat,
perairan, wilayah adat, dan SDA yang dimiliki secara turun
temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak
tanpa persetujuan MHA.

Ketentuan lebih lanjut terkait restitusi dan kompensasi
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Rumusan
RUU tentang restitusi dan kompensasi perlu diperjelas
sehingga implementasinya kelak dapat berjalan sesuai dengan
tujuannya.

Pertama, RUU tidak menjelaskan makna restitusi dan
kompensasi, padahal dua hal itu berbeda dalam esensinya.
Merujuk pada berbagai konvensi internasional tentang
pengakuan MHA, restitusi itu dimaknai sebagai upaya untuk
mengembalikan hak MHA dalam situasi /kondisi semula;
sedangkan kompensasi diberikan jika secara faktual restitusi
tidak dapat dilaksanakan. Kriteria pemberian kompensasi
adalah kesetaraannya dengan keadaan sebelum hak MHA
diambil alih (ILO Convention No. 169/1989, Draft UN

Declaration on The Rights of Indigenous Peoples, 28 Oktober
1994, Proposed American Declaration on The Rights of
Indigenous Peoples, 26 Februari 1997). Kedua, RUU juga belum
merumuskan tentang bentuk restitusi atau kompensasi.