Page 42 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 42
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 29
oleh Negara. Ketika keberadaan MHA sudah diverifikasi,
maka negara mengakui keberadaannya secara tertulis melalui
suatu ketetapan yang bersifat declaratoir. Hal ini sekaligus
menunjukkan penghormatan negara terhadap hak MHA,
yang sudah ada bahkan jauh sebelum tanggal 17 Agustus 1945.
Bagaimana proses pengakuan hak MHA itu? Diawali
dengan kegiatan identifikasi sendiri (self identification)
yang dapat dilakukan oleh MHA dan/atau Pemerintah, data
dan informasi terkait dengan MHA diverifikasi oleh Panitia
MHA (Kabupaten/Kota atau Provinsi atau Nasional). Panitia
akan mengumumkan hasil verifikasi kepada masyarakat
untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota
atau Gubernur atau Presiden sesuai kewenangannya untuk
ditetapkan melalui suatu Keputusan.
MHA itu tidak eksklusif karena di samping mempunyai
berbagai hak, juga dibebani dengan kewajiban, antara lain
mematuhi peraturan perundang-undangan. Mengingat
bahwa berbagai konflik terjadi sebagai akibat tidak diakuinya
hak-hak MHA, maka di samping mengakui, negara wajib
melindungi MHA agar terjamin pelaksanaan hak-haknya dan
terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Hak MHA atas SDA
RUU menyebutkan hak MHA atas tanah, wilayah, dan
SDA. Khusus hak atas SDA, dirumuskan bahwa “SDA mencakup
segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun
di dalam tanah termasuk perairan”. Terkait SDA yang berada di
bawah tanah, perlu diberikan pembatasan. Di dalam literatur
