Page 41 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

BAB II
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Hak Masyarakat Hukum Adat* *

enantian panjang pengakuan hak masyarakat hukum
Padat (MHA) secara komprehensif dalam undang-undang
diharapkan segera terwujud dengan disahkannya RUU tentang

Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA (RUU PPHMHA).
Kedudukan undang-undang ini strategis karena setelah
berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan hak MHA wajib merujuk pada undang-

undang ini. Selama ini dipahami bahwa disharmoni antar
peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sebab
terjadinya konflik, khususnya terkait dengan akses untuk
menguasai/memanfaatkan sumberdaya alam (SDA).
Dalam RUU disebutkan bahwa negara mengakui hak
MHA. Artinya hak MHA itu bukan sesuatu yang diberikan

* Kompas, 19 Juni 2013