Page 40 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 27

dan suatu UU yang ditujukan untuk mengatur prinsip - prisip
pemilikan / penguasaan SDA (lex generalis). Dalam merancang
kedua RUU tersebut di samping berlandaskan pada Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 perlu dilandasi dengan prinsip - prinsip
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai
TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 dan putusan MK yang relevan.
Sementara kedua UU tersebut belum terbit, seyogianya

dihentikan pengeroposan UUPA melalui kebijakan /
peraturan perundang -undangan pertanahan yang cenderung
pragmatis dan abai terhadap konsepsi dasar UUPA. Di
samping secara normatif hal itu merusak sistem hukum ,
kebijakan pertanahan “jalan pintas “ itu berpotensi terjadinya
kesenjangan yang semakin parah dalam akses terhadap
perolehan dan pemanfaatan tanah dan semakin memicu

terjadinya konflik / sengketa pertanahan.