Page 38 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 25

bahwa Pemerintah berwenang menentukan peruntukannya
atau melakukan pelelangan terbuka untuk menentukan
pihak yang layak menggunakan tanah tersebut. Dalam pasal
yang lain, disebutkan bahwa HGU yang haknya hapus itu
tanahnya menjadi tanah negara yang merupakan obyek RA
untuk diredistribusikan kepada penerima RA. Pertanyaannya
adalah, kapan tanah eks HGU menjadi obyek RA dan kapan
menjadi obyek lelang terbuka ?

Dalam DIM juga disebutkan hal - hal baru seperti bank
tanah, pajak progresif, dan aset persediaan. Sebelum hal - hal
itu dipahami secara matang dan komprehensif seyogyanya
pengaturannya dalam RUUP dipertimbangkan kembali.

UUPA masih perlu?

Dalam DIM secara tegas dicabut 17 pasal dari UUPA. Di
luar lima pasal Ketentuan Konversi, secara implisit ada 8 pasal
dari UUPA yang tidak diberlakukan lagi. Ketika RUUP disusun

untuk melengkapi UUPA, sedangkan dalam DIM dapat dibaca
arah perubahan UUPA, maka agar hal ini tidak menimbulkan
salah tafsir, diperlukan sikap tegas Pemerintah. Jika RUUP
memang dimaksudkan untuk melengkapi UUPA, apakah
tidak lebih bermanfaat untuk misalnya, mempertimbangkan
kembali penyederhanaan jenis hak atas tanah menjadi
dua macam hak yakni HM dan HP ? Hal ini sudah pernah
diusulkan dalam beberapa RUUP sebelumnya. Di samping
kuat landasan konseptualnya, yakni sesuai dengan konsepsi

hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional yang
mengenal HM dan HP saja, hal ini dapat mencegah cara -