Page 33 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

20 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Komisi II DPR RI untuk tidak merubah UUPA tetapi cukup
menyiapkan RUUP ( RDPU, 29 Januari 2007). Di sisi lain,
muncul berbagai permasalahan pertanahan yang belum dapat
dipecahkan melalui peraturan yang ada; atau sudah dicoba
untuk diatasi melalui berbagai kebijakan tetapi ternyata
kontra produktif atau tidak memberikan solusi. Oleh karena
itu tampak adanya dorongan yang kuat bagi Pemerintah untuk
mencoba memecahkan permasalahan itu melalui RUUP.

Perubahan yang diusulkan pada umumnya didasarkan
pada alasan pragmatis, yakni memberikan akses kepada
masyarakat, menarik investor, menyelesaikan konflik,
utamanya okupasi masyarakat di atas tanah HGU aset
BUMN, dan lain - lain. Tanpa didahului dengan kajian yang
mendalam dan komprehensif, perubahan - perubahan ini

dapat memunculkan permasalahan baru.
Namun demikian beberapa hal positif dapat dicatat,
misalnya penghapusan aturan konversi karena memang
sudah tidak diperlukan lagi. Juga dimuat tentang keterbukaan
informasi publik dan upaya ke arah sistem publikasi positif di
bidang pendaftaran tanah. Pengaturan tentang pengadilan

pertanahan yang “salah tempat” dalam RUUP dirumuskan
kembali sebagai Badan Peradilan Khusus Pertanahan
secara singkat. Rincian tentang luas maksimum HGU, HGB
dan Hak Pakai ( HP) dalam RUUP dihapus untuk diatur di
dalam peraturan pelaksanaan. Ditegaskan juga bahwa untuk
pemanfaatan ruang di bawah tanah dapat diberikan dengan
suatu hak atas tanah.