Page 30 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 17

5 Tahun 1999 ( Maria Sumardjono , ” Ihwal Hak Komunal atas
Tanah ”, Kompas 6/7/2015 ).
Keempat, upaya menggantikan asas pemisahan horisontal
yang bersumber pada hukum adat ( Pasal 5 UUPA) dengan
asas perlekatan/vertikal sebagaimana tampak dalam DIM
nomor 103 (versi 7/1/2013) yang diusulkan Pemerintah dalam
pembahasan RUU Pertanahan inisiatif DPR RI tahun 2013.

Tidak ada penjelasan konseptual tentang penggantian asas ini.
Dalam kenyataannya, pemahaman tentang asas pemisahan
horisontal telah diakomodasi dalam UU No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan dan dijelaskan secara komprehensif
dalam Penjelasan Umum butir 6 UU No. 4 Tahun 1996.

Kelima, upaya memperkenalkan lembaga hukum baru
yakni Hak Guna Ruang (HGR) dalam DIM nomor 280 dan
yang terkait, tanpa memberikan penjelasan komprehensif
terkait alasan konseptual yang melandasinya dan penjabaran
tentang isi kewenangan HGR tersebut. Sejauh mana urgensi
pembentukan HGR jika terhadap Pasal 4 ayat (2) UUPA dapat
dilakukan interpretasi ekstensif sehingga terhadap penggunaan
ruang di bawah tanah jika pemegang haknya berbeda dengan

pemegang hak di atasnya dapat diberikan HGB/HP (bawah
tanah) yang isi kewenangannya mutatis mutandis sama dengan
HGB/HP menurut UUPA. Untuk penggunaan ruang bawah
tanah yang berbeda adalah teknis pendaftarannya.

Keenam, pendapat otoritas pertanahan bahwa WNA dapat
memiliki unit apartemen dengan HP yang jangka waktunya
“seumur hidup pemegang hak” atau sepanjang pemegang hak
masih mempunyai Ijin Tinggal di Indonesia. Pendapat ini jelas