Page 26 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 13

/ pemilikan SDA belum diantisipasi.
Ketika pada tahun 1970-an UU sektoral mulai diterbitkan
untuk mengakomodasi investasi dalam rangka pertumbuhan
ekonomi, UU sektoral terbit dengan semangat pragmatisme
sesuai dengan visi dan misi masing - masing sektor.
Falsafah dan prinsip dasar penyusunan UU terkait SDA yang
diamanatkan UUPA tidak diakomodasi dalam UU sektoral.

Dengan kata lain , UUPA telah terdegradasi menjadi lex
specialis dihadapkan pada UU sektoral lainnya. Degradasi
oleh kekuatan eksternal itu walaupun disayangkan tetapi
dapat dipahami. Dalam perkembangannya, yang lebih
memprihatinkan adalah pengeroposan UUPA secara internal
melalui berbagai kebijakan / peraturan perundang - undangan
pertanahan.

Sejatinya, semenjak tahun 1998 sudah mulai mengemuka
wacana tentang perlunya merevisi UUPA (KPA dan KRHN, “
Usulan Revisi UUPA ”, Oktober1998). Setidaknya ada empat
kelompok pemikiran terhadap UUPA , yakni bahwa : (1) UUPA
perlu dipertahankan karena melindungi hak-hak masyarakat;
sengketa pertanahan itu terjadi karena penyimpangan pejabat

pelaksana; (2) UUPA melindungi hak-hak masyarakat tetapi
peraturan pelaksanannya yang menyimpang; (3) UUPA harus
dirubah agar lebih pro pasar; dan (4) UUPA perlu dikritisi karena
adanya penyimpangan oleh pejabat pelaksana dan adanya
peraturan pelaksanaan yang menyimpang dari UUPA ( Noer
Fauzi, “Sendi- Sendi Pembaruan Agraria”, September 1999 ).

Dalam rangka penyempurnaan UUPA , tercatat empat
RUU tentang Pertanahan dan dua RUU yang bersifat