Page 21 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

8 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Hak ulayat MHA

Pengakuan terhadap tanah ulayat MHA sebagai entitas,
di samping tanah negara dan tanah hak (perseorangan/badan
hukum), memberikan kemungkinan pemberian hak atas
tanah di atas tanah ulayat secara langsung setelah memperoleh
persetujuan tertulis MHA yang bersangkutan. Usaha yang

dilakukan di atas tanah ulayat harus dapat memberikan
manfaat pada MHA yang bersangkutan dan menjamin
terpeliharanya lingkungan hidup. Jika hak atas tanah berakhir
atau hapus karena sebab tertentu, tanah kembali dalam
penguasaan MHA yang bersangkutan. Perpanjangan hak atas
tanah harus mendapatkan persetujuan tertulis MHA tersebut.

Bagaimana dengan hak atas tanah yang telah diperoleh
secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebelum
terbitnya UUP? Hak atas tanah yang sudah ada tetap diakui.
Setelah jangka waktu hak berakhir atau hapus karena sebab
tertentu, maka: (1) jika MHA bersangkutan masih ada
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanah
kembali dalam penguasaan MHA bersangkutan; (2) jika

MHA bersangkutan sudah tak ada lagi, tanah kembali dalam
penguasaan negara.

Dilema hak pengelolaan

Berasal dari “fungsi” pengelolaan, pemegang HPL punya
kewenangan menggunakan tanah HPL bagi keperluan sendiri,
di samping dapat menyerahkan bagian dari tanah HPL untuk
dimanfaatkan pihak ketiga. Semula, melalui Peraturan
Menteri Agraria (PMA) No. 9 Tahun 1965, ditegaskan