Page 20 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 7

ditafsirkan sebagai negara “memiliki” diluruskan sesuai
tafsir MK; (2) pengertian tanah negara yang semula beragam
dipertegas sebagai tanah yang tak dilekati hak atas tanah
perseorangan/badan hukum, dan bukan tanah ulayat
masyarakat hukum adat (MHA); (3) penegasan kembali fungsi
publik dari hak pengelolaan (HPL) yang menyimpang dari
tujuan semula; (4) pengakuan sejati terhadap keberadaan dan
hak MHA.

Bagaimana kedudukan UUPA jika kelak UUP terbit?
UUPA tetap dipertahankan karena RUUP tidak dimaksudkan
untuk mengubah UUPA, tetapi melengkapi dan meluruskan
tafsir yang menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar UUPA.
Falsafah UUPA dipertahankan, prinsip dasar UUPA diperkuat
dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria (TAP MPR RI No

IX/MPR/2001) dan dijadikan landasan penyusunan RUUP.
Walaupun bersifat lex specialis, RUUP diharapkan
dapat menjadi jembatan antara untuk meminimalisasi
ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sektoral
terkait bidang pertanahan. Hal itu antara lain melalui
kewajiban pemerintah mendaftarkan tanah di seluruh

wilayah Indonesia tanpa kecuali, meliputi tanah negara, tanah
perseorangan/badan hukum, dan tanah ulayat MHA. *

* Melalui Permen ATR/Ka BPN No. 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
yang telah diubah dengan Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun
2017, pendaftaran seluruh bidang tanah sesuai Pasal 19 UUPA
hendak dituntaskan.