Page 18 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 18
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 5
Agenda yang mendesak
Jalan keluar dari dilema antara kebutuhan penyusunan
peraturan pertanahan, dan pada saat yang sama melakukan
revisi UUPA adalah dengan mulai menyusun cetak biru
kebijakan pertanahan/ agraria, sesuai pendekatan yang
dipilih.
Melalui cetak biru kebijakan yang dipersiapkan dengan
seksama, akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang visi,
misi, tujuan, strategi, program dan skala prioritasnya, berikut
peraturan–peraturan yang diperlukan.
Di Republik Afrika Selatan, proses penyusunan cetak
biru kebijakan pertanahannya memerlukan waktu 2,5 tahun,
melalui konsultasi publik yang ekstensif dan diperkaya dengan
pengalaman sebagai hasil uji coba kebijakan di lapangan.
Pekerjaan besar menyusun cetak biru kebijakan
pertanahan/agraria itu memerlukan komitmen yang kuat dari
semua pemangku kepentingan. Sebelum hal ini terwujud,
masa depan UUPA tetap akan terus dipertanyakan.
2. RUU Pertanahan, Urgensi dan Isu* *
Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) telah
disepakati sebagai inisiatif DPR pada April 2013. Kehadirannya
pantas disambut positif seraya diberi catatan untuk
penyempurnaan. Sikap pro dan kontra terhadap beberapa
isu dalam substansi RUUP adalah wajar sepanjang dilakukan
* Kompas, 1 Juni 2013
