Page 23 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria

10 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

Penyelesaian konflik dan sengketa

Sampai saat ini, sengketa pertanahan yang bersifat
perdata dan pidana diselesaikan melalui peradilan umum,
dan sengketa terkait putusan pejabat diselesaikan melalui
peradilan Tata Usaha Negara. Di luar itu, para pihak didorong
untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Bagaimana dengan

konflik/sengketa pertanahan yang bersifat masif, melibatkan
berbagai sektor, berskala/berdampak luas, dan kadang-
kadang bersinggungan dengan masalah HAM?
Dalam RUUP diperkenalkan lembaga penyelesaian

sengketa berupa pengadilan pertanahan yang secara implisit
dimaksudkan untuk menangani sengketa pertanahan yang kini
menjadi kompetensi pengadilan negeri. Konsep ini tentu masih
harus dikaji secara matang. Lalu, bagaimana penyelesaian
konflik/sengketa pertanahan masif seperti kasus Mesuji,
Sritanjung, Sungai Sodong, Sape, dan sebagainya yang tergolong
extraordinary itu? Lembaga/badan mana yang bertugas dan
berwenang menyelesaikan? RUUP belum memberikan jalan
keluar. Dalam rangka mencapai keadilan dalam masa transisi

(transitional justice) perlu dipertimbangkan pembentukan
suatu lembaga independen untuk penyelesaian konflik/
sengketa agraria seperti ini. Lembaga itu bertugas mendaftar,
memverifikasi, dan memberkas kasus yang diajukan masyarakat
secara kolektif; memfasilitasi penyelesaian secara win-win;
dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian yang akan
diputuskan suatu pengadilan (khusus) pertanahan (ad hoc).

Kealpaan mengatur ini sama dengan memelihara api dalam
sekam. Konflik/sengketa yang tak terselesaikan suatu saat dapat