Page 22 - Regulasi-Pertanahan-dan-Semangat-Keadilan-Agraria
P. 22
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 9
pemberian hak kepada pihak ketiga terbatas pada hak pakai
selama enam tahun dengan luas tanah maksimum 1.000 meter
persegi. Pemberian hak dibatasi untuk pertama kali saja, serta
perubahan hak dan lain-lain dilakukan oleh instansi agraria
(sekarang BPN).
Dalam perkembangannya, HPL yang merupakan “hak
menguasai negara, yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang HPL” itu dimaknai, diatur, dan
diimplementasikan secara “salah kaprah”. Adanya kewajiban
pendaftaran HPL (PMA No. 1 Tahun 1966) kian mengesankan
kedudukan HPL sebagai “hak” dengan kewenangan yang
lebih menonjolkan sifat keperdataan ketimbang “fungsi”
pengelolaan yang bersifat publik. Pemegang HPL cenderung
mengedepankan penyerahan bagian tanah HPL-nya kepada
pihak ketiga yang umumnya digunakan untuk kepentingan
komersial daripada menggunakannya untuk keperluan
sendiri.
Dalam RUUP, subyek HPL dibatasi, kewenangannya
dikembalikan pada fungsi (pelayanan) publik. Pemanfaatan
bagian tanah HPL tidak harus disertai pemberian hak
atas tanah, kecuali untuk pembangunan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap perubahan tentu
memerlukan penyesuaian dalam rangka menjamin kepastian
hukum bagi pihak-pihak terkait. Tolok ukur perlu tidaknya
HPL dikembalikan kepada konsepsi awal, yakni sejauh mana
manfaat dari keberadaan HPL dapat dan telah dirasakan
rakyat pada umumnya?
